TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI

Suatu koperasi hanya dapat didirikan bila memenuhi persyaratan dalam mendirikan koperasi. Syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi,  adalah  sebagai berikut:

          a.       Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya

                   20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi

                   yang sama.

          b.       Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut adalah Warga

                   Negara Indonesia, cakap secara hukum dan maupun melakukan

                   perbuatan hukum.

          c.       Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara

                   ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat

                   ekonomi yang nyata bagi anggota.

          d.       Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan

                   usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi.

          e.       Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.

         

Selain persyaratan diatas perlu juga diperhatikan beberapa hal-hal penting yang

harus diperhatikan dalam pembentukan koperasi yang dikemukakan oleh

Suarny Amran et.al (2000:62) antara lain sebagai berikut:

                   1.       Orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan yang

                             nantinya akan menjadi anggota koperasi hendaknya

                             mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.

                             Artinya tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau

                             menjadi anggota koperasi tanpa didasarkan pada adanya

                             kejelasan mengenai kegiatan atau kepentingan ekonomi yang

                             akan dijalankan. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan,

                             memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan

                             kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki

                             kebutuhan ekonomi yang sama.

                   2.       Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak

                             secaraekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa

                             usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu

                             menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan

                             faktor-faktor tenaga kerja, modal, dan teknologi.

                   3.       Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung

                             kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Hal

                             tersebut dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi dapat

                             segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan

                             memperoleh bantuan, fasilitas, dan pinjaman dari pihak

                             luar.

                   4.       Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan

                             kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai

                             efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan koperasi. Perlu

                             diperhatikan mereka yang nantinya ditunjuk/dipilih menjadi

                             pengurus haruslah orang yang memiliki kejujuran,

                             kemampuan, dan kepemimpinan. Agar koperasi yang

                             didirikan tersebut sejak dini telah memiliki kepengurusan.

Setelah persyaratan terpenuhi, para pendiri kemudian mempersiapkan  hal-hal

yang dibutuhkan untuk mengadakan rapat pembentukan koperasi. Setelah

memiliki bekal yang cukup dan telah siap para pendiri melakukan rapat

pembentukan koperasi yang dihadiri dinas koperasi dan pejabat lainnya,

pendirian koperasi tidak sampai disana karena lembaga  koperasi yang telah

didirikan perlu disahkan badan hukumnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai

tahapan-tahapan tersebut diuraikan dibawah ini:

A. Tahap Persiapan Pendirian Koperasi

          Sekelompok orang bertekad untuk mendirikan sebuah koperasi terlebih

          dahulu perlu memahami maksud dan tujuan pendirian koperasi, untuk itu

          perwakilan dari pendiri dapat meminta bantuan kepada Dinas Koperasi

          dan UKM ataupun lembaga pendidikan koperasi lainnya untuk

          memberikan penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan mengenai

          pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen,

          prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasi bagi

          pendiri. Setelah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan perkoperasian,

          para pendiri sebaiknya membentuk panitia persiapan pembentukan

          koperasi, yang bertugas:

                   a.       Menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada calon

                             anggota, pejabat pemerintahan dan pejabat koperasi.

                   b.       Mempersiapakan acara rapat.

                   c.       Mempersiapkan tempat acara.

                   d.       Hal-hal lain yang berhubungan dengan pembentukan

                             koperasi.

B. Tahap Rapat Pembentukan Koperasi

Setelah tahap persiapan selesai dan para pendiri pembentukan koperasi telah

memiliki bekal yang cukup dan telah siap melakukan rapat pembentukan

 koperasi. Rapat pembentukan koperasi harus dihadiri oleh 20 orang calon

anggota sebagai syarat sahnya pembentukan koperasi primer. Selain itu, pejabat

desa dan pejabat Dinas Koperasi dan UKM dapat diminta hadir untuk

 membantu  kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk

seperlunya. Hal-hal yang dibahas pada saat rapat pembentukan koperasi , dapat

dirinci sebagai berikut :

1. Pembuatan dan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, yaitu surat

keterangan  tentang pendirian koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa

pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat pembentukan koperasi

untuk menandatangani Anggaran Dasar pada saat pembentukan koperasi.

2. Pembuatan Anggaran Dasar Koperasi, yaitu pembuatan aturan dasar

tertulis yang  memuat tata kehidupan   koperasi yang disusun dan disepakati

oleh para pendiri koperasi pada saat rapat pembentukan. Konsep Anggaran

Dasar koperasi sebelumnya disusun oleh panitia pendiri, kemudian panitia

pendiri itu mengajukan rancangan Anggaran Dasarnya pada saat rapat

 pembentukan untuk disepakati dan disahkan. Anggaran Dasar biasanya

mengemukakan :

          1.       Nama dan tempat kedudukan, maksudnya dalam Anggaran Dasar

                   tersebut dicantumkan nama koperasi yang akan dibentuk dan lokasi

                   atau wilayah kerja koperasi tersebut berada.

          2.       Landasan, asas, dan prinsip koperasi, di dalam Anggaran Dasar

                   dikemukakan  landasan, asas dan prinsip koperasi yang akan dianut

                   oleh koperasi.

          3.       Maksud dan tujuan, yaitu pernyataan misi, visi serta sasaran

                   pembentukan koperasi.

          4.       Kegiatan usaha, merupakan pernyataan jenis koperasi dan usaha

                   yang akan dilaksanakan koperasi. Dasar penentuan jenis koperasi

                   adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi

                   para anggotanya. Misalnya,  koperasi simpan pinjam, koperasi

                   konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran dan koperasi

                   jasa atau  koperasi serba usaha.

          5.       Keanggotaan, yaitu aturan-aturan yang menyangkut urusan

                   keanggotaan koperasi. Urusan keanggotaan ini dapat ditentukan

                   sesuai dengan kegiatan usaha koperasi yang akan dibentuknya.

                   Biasanya ketentuan mengenai keanggotaan membahas persyaratan

                   dan prosedur menjadi anggota koperasi, kewajiban dan hak-hak

                   dari anggota serta ketentuan-ketentuan dalam mengakhiri status

                   keanggotaan pada koperasi.

          6.       Perangkat koperasi, yaitu unsur-unsur yang terdapat pada

                   organisasi koperasi. Perangkat koperasi tersebut, sebagai berikut :

                    -        Rapat Anggota. Dalam Anggaran Dasar dibahas mengenai

                             kedudukan rapat anggota di dalam koperasi, penetapan

                             waktu pelaksanaan rapat anggota, hal-hal yang dapat dibahas

                             dalam rapat anggota, agenda acara rapat anggota tahunan,

                             dan syarat sahnya pelaksanaan rapat anggota koperasi.

                    -        Pengurus. Dalam Anggaran Dasar dijabarkan tentang

                             kedudukan pengurus dalam koperasi, persyaratan dan  masa

                             jabatan pengurus, tugas, kewajiban, serta wewenang dari

                             pengurus koperasi.

                    -        Pengawas. Dalam Anggaran Dasar dijabarkan tentang

                             kedudukan pengawas dalam koperasi, persyaratan dan masa

                             jabatan pengawas, tugas serta wewenang dari pengawas

                             koperasi.

                    -        Selain dari ketiga perangkat tersebut dapat ditambahkan pula

                             pembina atau badan  penasehat.

3. Ketentuan Mengenai Permodalan Perusahaan Koperasi, yaitu

pembahasan mengenai jenis modal yang dimiliki (modal sendiri dan modal

pinjaman), ketentuan mengenai jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib

yang harus dibayar oleh anggota.

4. Ketentuan Mengenai Pembagiann Sisa Hasil Usaha (SHU), yaitu

ketentuan yang membahas penjelasan mengenai SHU serta peruntukan SHU

koperasi yang didapat.

5. Pembubaran dan Penyelesaian, membahas tata-cara pembubaran koperasi

dan penyelesaian masalah koperasi setelah dilakukan pembubaran. Biasanya

penjelasan yang lebih rinci mengenai hal ini dikemukakan lebih lanjut dalam

Anggaran Rumah Tangga atau aturan lainnya.

6. Sanksi-Sanksi, merupakan ketentuan mengenai sanksi yang diberikan

kepada anggota, pengurus dan pengawas koperasi, karena terjadinya

pelanggaran-pelanggaran terhadap Anggaran Dasar atau aturan lain-nya yang

telah ditetapkan. Anggaran rumah tangga dan peraturan khusus, yaitu

ketentuan-ketentuan pelaksana dalam Anggaran Dasar yang sebelumnya dimuat

dalam Anggaran Dasar.

7. Penutup

          a        Pembentukan pengurus, pengawas, yaitu  memilih anggota orang-

                   orang yang akan dibebani tugas dan tanggungjawab atas  

                   pengelolaan, pengawasan di koperasi

          b.       Neraca awal koperasi, merupakan perincian posisi aktiva dan

                   pasiva diawal pembentukan koperasi

          c.       Rencana kegiatan usaha, dapat berisikan latar belakang dan dasar

                   pembentukan serta rencana kerja koperasi pada masa akan datang.

C. Pengesahan Badan Hukum

Setelah terbentuk pengurus dalam rapat pendirian koperasi, maka untuk

mendapatkan badan hukum koperasi, pengurus/pendiri/kuasa pendiri harus

mengajukan permohonan badan hukum kepada pejabat terkait, sebagai berikut:  

          a.       Para pendiri atau kuasa pendiri koperasi terlebih dulu mengajukan

                   permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada

                   diajukan  kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

                   Menengah, dengan  melampirkan:

                   1.       Anggaran Dasar Koperasi yang sudah ditandatangani

                             pengurus rangkap dua, aslinya bermaterai)

                   2.       Berita acara rapat pendirian koperasi.

                   3.       Surat undangan rapat pembentukan koperasi

                   4.       Daftar hadir rapat.

                   5.       Daftar alamat lengkap pendiri koperasi.

                   6.       Daftar susunan pengurus, dilengkapi photo copy KTP (untuk

                             KSP/USP dilengkapi riwayat hidup).

                   7.        Rencana awal kegiatan usaha koperasi.

                   8.       Neraca permulaan dan tanda setor modal minimal

                             Rp.5.000.000 bagi koperasi primer dan Rp.15.000.000 bagi

                             koperasi sekunder yang berasal dari simpanan pokok, wajib,

                             hibah.

                   9.       Khusus untuk KSP/USP disertai lampiran surat bukti

                              penyetoran modal sendiri minimal Rp. 15.000.000 bagi

                             koperasi primer dan Rp.50.000.000 bagi koperasi sekunder

                             yang berupa deposito pada bank pemerintah.

                    10.     Mengisi formulir isian data koperasi.

                   11.     Surat keterangan dari desa yang diketahui oleh camat.

          b.       Membayar tarif pendaftaran pengesahan akta pendirian koperasi

                   sebesar Rp. 100.000.

          c.       Apabila permintaan pengesahaan akta pendirian koperasi telah

                   dilakukan sesuai dengan ketentuan di atas kepada pendiri atau

                   kuasa          pendiri diberikan bukti penerimaan.

          d.       Pejabat koperasi, yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UKM akan

                   memberikan pengesahaan terhadap akta koperasi apabila ternyata

                   setelah diadakan penelitian Anggaran dasar koperasi.

                   -        tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun

                             1992 tentang perkoperasian, dan

                   -        tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

          e.       Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung  sejak

                   penerimaan permohonan pengesahan badan hukum dari koperasi

                   yang bersangkutan harus telah memberikan jawaban

                   pengesahannya. Tetapi biasanya proses pengesahan di dinas

                   koperasi dapat selesai hanya dalam waktu 3 minggu. 

          f.       Bila Pejabat berpendapat bahwa Akte Pendirian/Anggaran Dasar

                   tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang

                   koperasi dan peraturan pelaksananya serta kegiatannya sesuai

                   dengan tujuan, maka akte pendirian di daftar dengan nomor urut

                   dalam Buku Daftar Umum. Kedua buah Akte Pendirian/Anggaran

                   Dasar tersebut dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran tentang tanda

                   pengesahan oleh Pejabat a.n Menteri.

          g.       Tanggal pendaftaran akte Pendirian berlaku sebagai tanggal sesuai

                   berdirinya koperasi yang mempunyai badan hukum, kemudian

                   Pejabat mengumumkan pengesahan akta pendirian di dalam Berita

                   Negara Republik Indonesia

          h.       Buku Daftar Umum serta Akte-Akte salinan/petikan ART/AD

                   Koperasi dapat diperoleh oleh pengurus koperasi dengan

                   mengganti biaya fotokopi dan harus dilegalisir oleh Pejabat

                   Koperasi yang bersangkutan. Biaya yang dikenakan untuk hal di

                   atas adalah Rp. 25.000

          i.        Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan

                   penolakan diberitahukan oleh pejabat kepada para pendiri secara

                   tertulis dalam waktu paling lambat 3 bulan setelah diterimanya

                   permintaan.

          j.        Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat

                   mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 bulan

                   sejak diterimanya penolakan.

          k.       Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam

                   jangka waktu paling lama 1 bulan sejak diterimanya pengajuan

                   permintaan ulang.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan

 UKM Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 4 Mei

2004 dan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor:

98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai  Pembuat Akta Koperasi

 membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses

pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain

berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut dilakukan

dihadapan notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan

hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan Kepmen  No.98 tahun 2004, prosedur pendirian koperasi yang

melibatkan  notaris di dalamnya, masih mengikuti prosedur yang ada, tetapi ada

beberapa tahapan yang melibatkan notaris yaitu : Rapat pembentukan koperasi

selain mengundang minimal 20 orang calon anggota, pejabat desa, pejabat dinas

koperasi hendaknya mengundang pula notaris yang telah ditunjuk pendiri

koperasi, yaitu notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai dengan

jabatan notaris, berkedudukan di wilayah koperasi itu berada (dalam hal ini

berkedudukan di Kabupaten Bandung), serta memiliki sertifikat tanda bukti

telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh

menteri koperasi dan UKM RI.

Notaris yang telah membuat akta pendirian koperasi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku kemudian membacakan dan menjelaskan

isinya kepada para pendiri, anggota atau kuasanya sebelum menanda-tangani

akta tersebut.Kemudian akta pendirian koperasi yang telah dibuat notaris

pembuat akta koperasi disampaikan kepada pejabat dinas koperasi untuk

dimintakan pengesahannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

dogimauw.blogspot.com/2013/04/tata-cara-pendirian-koperasi-dan_7972.html